36,8 juta keluarga Indonesia hadapi krisis hunian

Jakarta, (Satu Nusantara News) – Saat ini, 36,8 juta keluarga Indonesia menghadapi krisis hunian yakni 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah dan 26,9 juta tinggal di rumah yang tak layak huni
Padahal, hak atas tempat tinggal yang layak dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Ekosob.
Untuk menjawab tantangan ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan & renovasi 3 juta rumah rakyat pada 2025–2029, yaitu 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan
Program ini tidak hanya menyediakan atap, tetapi juga membuka ratusan ribu lapangan kerja, menggerakkan ratusan industri turunan, dan memperkecil jurang sosial-ekonomi.
Dengan rumah layak, rakyat bisa hidup lebih sehat, aman, dan bermartabat. Karena rumah adalah fondasi bagi pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.
Hak atas hunian layak adalah hak semua warga negara. Pemerintah hadir untuk mewujudkannya.
Sobat HAM, Pendidikan adalah hak asasi setiap anak bangsa. Namun hingga hari ini, lebih dari 3 juta anak Indonesia tidak bersekolah, sebagian besar berasal dari keluarga miskin ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga termiskin.
Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memastikan pemenuhan hak dasar lainnya seperti gizi, kesehatan, bimbingan karakter, serta keterlibatan keluarga dan komunitas. Sebanyak 63 titik sekolah telah dibuka per Juli 2025, akan berkembang menjadi 159 titik hingga akhir tahun, dan
menargetkan lebih kurang 15.000 siswa dari seluruh Indonesia.
Sekolah Rakyat adalah bagian dari pelaksanaan Asta Cita ke-4 dan berlandaskan pada amanat konstitusi:
Pasal 28C dan 31 UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Negara hadir untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari hak atas masa depan.(Rel)