Gubernur Sumut apresiasi dan tindak lanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPj 2024

Medan (Satu Nusantara News) – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Sumut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut, dalam rapat paripurna dewan yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Kamis (22/05) malam.
“Kami mengapresiasi kepada para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang terhormat, atas rekomendasi yang telah disampaikan hari ini dan tentunya menjadi masukan yang strategis bagi kami dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tahun-tahun yang mendatang,” ujar Bobby, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dan seluruh Wakil Ketua Dewan.
Sebelumnya, dalam pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sumut, sebagian besar menyoroti berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial dan lainnya.
Bobby menyebutkan, bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2024 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro, sosial, ekonomi, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaran pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2024.
“Ada beberapa catatan capaian yang patut kita syukuri, yang ada di beberapa sektor tentang pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan tingkat partisipasi angka kerja, serta indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumut,” katanya.
Bobby mengatakanan pihaknya menyadari bahwa ada beberapa catatan penting tentang perbaikan seperti efektivitas anggaran, kinerja program prioritas, kualitas belanja, hingga aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Karena itu, Pemprov Sumut menerima masukan dari legislatif tersebut dengan penuh tanggungjawab.
“Dengan kesungguhan, kami akan melakukan tindak lanjut secara konkret melalui perbaikan kebijakan, penyesuaian program, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah benar-benar berpihak kepada rakyat itu sendiri,” jelasnya.
Bobby meyakinkan keberhasilan pembangunan di Sumut tidak ditentukan oleh pemerintah provinsi sendiri, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, agama serta masyarakat.
“Melalui kegiatan kita hari ini, kita jadikan momentum ini sebagai refleksi bersama melakukan perkuatan komitmen dalam mewujudkan Sumatera Utara yang berdaya saing, sejahtera, dan berkeadilan agar kita bisa menjadikan Sumatera Utara tentunya lebih baik lagi kedepannya,” kata Bobby. (Rel)