Pemprov Sumut tidak lanjutkan proses pengadaan paket Sewa Pesawat Garuda untuk pindahkan Napi ke Nusakambangan

Deliserdang (Satu Nusantara News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tidak melanjutkan proses pengadaan paket sewa Pesawat Garuda untuk memindahkan narapidana (Napi) narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjunggusta ke Nusakambangan.
“Proses pengadaan paket sewa pesawat komersil dengan kode 10165374000 yang tampil di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipastikan gagal,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, mewakili Pemprov Sumut, saat ditanya wartawan di sela rangkaian kegiatan Shalat Idul Adha 1446 Hijriah di Lubukpakam, Deliserdang, Jumat (06/06).
Mulyono menyebutkan, proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan.
Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut akan dilakukan kajian. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran Narkoba di wilayah Sumut.
“Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan Narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut,” ucap Mulyono.
Sebelumnya, beredar informasi di media, bahwa Pemprov Sumut sewa Pesawat Garuda untuk memindahkan narapidana narkoba dari Lapas Tanjunggusta ke Nusakambangan. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, pemilihan penyedia jasa dilaksanakan dengan menggunakan penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Informasi menuai berbagai opini, dan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan Pemerintah. Menanggapi hal itu, Mulyono, menjelaskan bahwa pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.
“Tentu sebelumnya sudah melalui berbagai pertimbangan dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda,” jelas Mulyono.
Mulyono juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat, soal efisiensi anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang.
“Kita di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin,” kata Mulyono. (Diskominfo Sumut).