Kanwil Kemenkum Sumut harmonisasi Ranperda RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2025–2029

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pakpak Bharat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi tim perancang peraturan perundang-undangan, di kantor Kemenkum Sumut, Senin (11/08).
Kakanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam sambutannya mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin dengan Pemkab Pakpak Bharat.
Ia mengatakan, bahwa harmonisasi ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal, serta memastikan keselarasan dengan program Asta Cita.
Kakanwil juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Pakpak Bharat atas keberhasilan mencapai 100 persen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai tergolong cepat rampung.
Kemudian, proses harmonisasi dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sumut. Tim memberikan saran dan masukan terkait substansi Ranperda RPJMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 58 dan Pasal 97D UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pakpak Bharat, Satri Lumbangaol, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penerimaan langsung dari Kakanwil Kemenkum Sumut.
Ia menekankan pentingnya Ranperda ini bagi Pemkab Pakpak Bharat, sehingga memerlukan masukan dalam proses harmonisasi agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat setelah diundangkan.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi dan penyusunan surat penyampaian hasil harmonisasi yang dilampiri Ranperda RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2029 yang telah disempurnakan.(MN)