Korem 032/Wbr terima bantuan operasional awal dari BNPB penangananan bencana alam di Sumbar

Padang (Satu Nusantara News) – Korem 032/Wbr menerima secara simbolis bantuan awal dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 150 juta yang digunakan untuk operasional penanganan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar).
Dana Bantuan Operasional tersebut di serahkan kepada Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Sapta Marwindu Ibraly, usai kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi penanganan Banjir dan Longsor di Sumbar Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, bertempat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (11/03).
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi, Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan ada 12 Kabupaten/Kota di wilayah Sumbar yang terdampak banjir dan tanah longsor, serta ada bencana yang lain termasuk erupsi gunung Marapi yang masih terjadi sampai sekarang.
“Ada sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sekarang ini yang terdampak banjir dan longsor, serta ada bencana lain termasuk erupsi yang masih terjadi juga sampai sekarang”, ucapnya.
Gubernur juga menyampaikan ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir yang terjadi di Sumbar antara lain intensitas hujan yang ekstrem selama lebih 12 jam, sistem drainase yang belum cukup memadai, pemukiman dan pembangunan di beberapa wilayah yang tidak memperhatikan tataruang serta beberapa kawasan rawan longsor sudah terdapat penggundulan hutan.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menginformasikan bahwa sejauh ini sudah lima Kabupaten/Kota yang menetapkan Status Darurat dan BNPB juga sudah menyiapkan bantuan, baik peralatan maupun logistik.
“Sejauh ini sudah lima Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menetapkan Status Darurat baik Tanggap darurat maupun Siaga Darurat, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Padang Pariaman”, ujarnya.
Kepala BNPB menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bantuan awal dan bisa diajukan sesuai kebutuhan.
“Bantuan yang diberikan merupakan awal atau permulaan, jadi para Bupati, Kalaksa bisa mengajukan terus kalau memang sesuai kebutuhan yang di lapangan,” kata Suharyanto.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, anggota DPR RI ibu Hj.Lisda Hendrajhony, Sekretaris BNPB, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Widya Iswara Ahli Utama BNPB, Danlanud Sutan Sjahrir Padang dan Forkopimda Sumbar (diwakili), Wali kota Padang, Wali kota Pariaman, Kalaksa BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumbar, Kepala BMKG Padang, Kepala Balai PUPR, Kepala Otoritas Bandara, Sekda Kabupaten/Kota Se-Sumbar, serta unsur terkait lainnya.