Wali Kota Medan ikuti Rapat Evaluasi APBD yang dipimpimpin Mendagri focus penanganan pascabencana

Medan (Satu Nusantara News) – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring, Rabu (25/12) dengan fokus penguatan fleksibilitas APBD, percepatan belanja, dan solidaritas antardaerah dalam penanganan pascabencana.
Rapat dengan peserta gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia itu diikuti Rico Waas dari Rumah Dinas Wali Kota. Dalam rapat itu, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Erfin Fachrurazi, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah M. Agha Novrian.
Mendagri Tito Karnavian, dalam pengarahannya menekankan pentingnya koordinasi anggaran pascabencana, khususnya melalui fleksibilitas penggunaan APBD. Ia mengimbau pemerintah daerah yang terdampak bencana melakukan pergeseran anggaran di awal tahun dengan mengalihkan program yang tidak prioritas guna membiayai kebutuhan mendesak melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sebagai payung hukum, pemerintah pusat akan menerbitkan dua surat edaran, masing-masing terkait perubahan program anggaran tahun berjalan bagi daerah terdampak bencana serta penyesuaian APBD di awal tahun sesuai kondisi lapangan, termasuk kerusakan infrastruktur yang bersifat total.
Selain penanganan pascabencana, Mendagri juga meminta daerah mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan belanja sebelum akhir tahun anggaran. Menurut dia, percepatan penyerapan belanja penting untuk memastikan pembayaran kontrak pekerjaan dan gaji pegawai berjalan tepat waktu, sekaligus menjaga peredaran uang di masyarakat agar aktivitas ekonomi daerah tidak terhambat.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, akan memberikan dukungan teknis bagi daerah yang mengalami kendala administratif, termasuk dalam pelaporan. Pemerintah juga mengupayakan tambahan anggaran dari pusat maupun provinsi untuk membantu daerah terdampak bencana.
Dalam konteks pengelolaan fiskal yang lebih luas, Tito mendorong solidaritas antardaerah. Ia mengimbau daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan simpanan anggaran besar untuk membantu daerah lain yang mengalami keterbatasan melalui mekanisme transfer yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mendagri juga menegaskan pentingnya pencapaian target pendapatan daerah mendekati atau melampaui 100 persen serta mendorong realisasi belanja agar peredaran uang di masyarakat tetap terjaga.
“Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjaga agar uang beredar dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh dua mesin utama, yakni belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta. Belanja daerah dinilai menjadi pemicu penting agar sektor swasta, termasuk UMKM, tetap hidup dan berkembang.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai indikator bergeraknya sektor riil di daerah. Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang hanya ditopang sektor padat modal belum tentu memberikan dampak luas bagi masyarakat, berbeda dengan sektor riil seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang cenderung lebih inklusif.
Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan APBD yang direncanakan cair pada Januari. Ia juga mengimbau kepala daerah menjaga keseimbangan fiskal, menghindari defisit maupun penumpukan anggaran, serta tetap menunjukkan empati dan ketertiban menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya bagi masyarakat di daerah terdampak bencana.(MN)