Kejati Sumut tahan tersangka korupsi Rp 13 miliar Pekerjaan Kontruksi Penataan Kawasan Tele KSPN Danau Toba TA 2022

Medan (Satu Nusantara News) – Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tersangka Esk, dalam perkara tindak pidana korupsi Rp 13 miliar Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pengaruran dan Tele Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Tahun Anggaran 2022, dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setelah melaksanakan serangkaian pemeriksaan pada proses penyelidikan hingga penyidikan menetapkan Esk, Pejabat Pembuat Komitment (PPK) yang menandatangani kontrak kerja pada lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumut Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumut sebagai tersangka,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi, di Medan, Selasa (27/01).
Ia menyebutkan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup perbuatan dan peran tersangka Esk selaku PPK diduga tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam mengendalikan dan mengontrol kegiatan sebagaimana dalam kontrak kerja.
“Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan tersebut, dimana dari fakta penyidikan diperoleh temuan bahwa gambar rencana kerja atau softdrawing tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga banyak revisi dan Mutu Beton
yang digunakan terdapat K125 dan K300 yang tidak ada PO dan tidak sesuai dengan RAB, sehingga menimbulkan kerugian
keuangan negara lebih kurang Rp 13 miliar, namun untuk kerugian negara secara rill masih dilakukan perhitungan
oleh ahli,” ucapnya.
Rizaldi menjelaskan, tim penyidik menjerat tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 603, 604 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan serta untuk alasan subjektif penyidik, terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-02/L.2/Fd.2/1/2026 tanggal 27 Januari 2026 dengan perintah melakukan penahanan
untuk 20 hari pertama di Rutan kelas IA Tanjung Gusta Medan.
“Tim penyidik masih terus bekerja hingga saat ini untuk melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan jika adanya keterlibatan orang atau pihak lain baik perorangan maupun koorporasi tentu akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kasipenkum Kejati Sumut.(MN)