Kementerian Haji dan Umrah tetap perhatikan calon jemaah haji yang alami korban bencana alam di Sumut

Medan (Satu Nusantara News) – Kementerian Haji dan Umrah tetap akan memperhatikan bagi mereka calon jemaah haji yang mengalami korban bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara (Sumut), karena masih menghadapi musibah dan tidak bisa melunasi dana berangkat haji.
“Kami tetap merespon calon jemaah haji asal Sumut, Sumbar dan Aceh yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor, serta tidak dapat melakukan pelunasan untuk berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini,” kata Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjawab wartawan, usai kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 2026 sekaligus Pembukaan Diklat Terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter, Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Medan, Jumat (30/01) malam.
Mochamad Irfan menyebutkan, semoga bagi calon jemaah haji yang mendapat musibah itu, bisa berangkat pada tahun berikutnya, dan tetap mendapat perhatian dari Kementerian Haji dan Umrah RI.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf, menekankan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan perintah langsung Presiden untuk memastikan pelayanan haji berada pada level terbaik.
“Tugas petugas adalah membantu jemaah, terutama mereka yang berasal dari berbagai kultur daerah yang mungkin belum pernah keluar dari wilayahnya masing-masing. Ini perjalanan mulia, maka bantulah mereka dengan ikhlas,” ujar Mochamad Irfan, dalam pengarahannya di Asrama Haji Medan.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas komitmen yang terus ditunjukkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
“Menekankan pentingnya pelayanan optimal dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M,” kata Gubernur Sumut, dalam sambutannya di Asrama Haji Medan.
Ia juga berharap jemaah haji asal Sumut mendapatkan pendampingan terbaik agar dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta membawa keberkahan bagi daerah.
“Kami berharap jemaah haji mendapat pelayanan optimal. Kepada para petugas, saya minta ikuti Diklat dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terus bersinergi dalam mendukung layanan daerah, termasuk koordinasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah bersama pemerintah kabupaten/kota, serta edukasi kepada masyarakat agar proses haji berjalan tertib dan teratur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut, Zulkifli Sitorus, melaporkan bahwa kesiapan kelembagaan di 23 kabupaten/kota se-Sumut telah berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan proses verifikasi paspor jemaah telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung 100 persen dalam dua hari ke depan.
“Kami berkomitmen penuh menyukseskan visi besar Bapak Menteri. Meskipun terdapat kendala teknis di lapangan, seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara,” jelas Zulkifli.
Melalui Diklat Terintegrasi ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan, dapat berjalan lancar, aman, dan transparan.
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, serta jajaran kepala kantor wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(MN)