Gubernur Sumut dampingi Mendagri resmikan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Sumut

Tapanuli Selatan (Satu Nusantara News) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumut, Kamis (5/2).
Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.
Dalam peresmian yang ditandai dengan pengguntingan pita tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurut Tito, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.
Mendagri mengatakan, adapun skema bantuan tersebut, yakni perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp 15 juta, Rp 30 juta hingga Rp 60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan.
“Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara,” jelas Tito Karnavian.
Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp 15 ribu per hari per orang.
Senada dengan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas.
“Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi,” jelas Gubernur.
Selain itu, Gubernur Bobby menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari.
“Kami juga pada pekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik,” ucap Gubernur.
Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau kondisi hunian tetap (Huntap) yang telah dihuni warga terdampak bencana di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapsel.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut mendampingi Gubernur Sumut, para pimpinan OPD terkait.(MN)