Gubernur Sumut: komitmen jadikan pembangunan Kepulauan Nias keluar dari status daerah tertinggal

Nias Selatan (Satu Nusantara News) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan Kepulauan Nias, tidak hanya keluar dari status daerah tertinggal dan berharap mampu tumbuh sebagai kawasan yang unggul.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyusun kebijakan tematik pembangunan menuju Nias Maju 2029. Dalam kebijakan tersebut, tiga wilayah ditetapkan sebagai spesialisasi pembangunan, yakni Hub Ekonomi dan Logistik di Gunungsitoli, Destinasi Wisata dan Budaya di Nias Selatan, serta wilayah lainnya sebagai zona produksi.
“Kami ingin benar-benar menjadi bagian memajukan Nias, bukan hanya afirmasi daerah tertinggal, tetapi menjadi daerah yang unggul,” kata Bobby Nasution, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Nias di Kantor Bupati Nias Selatan, Teluk Dalam, Kamis (12/2).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bobby Nasution menyiapkan anggaran sekitar Rp305 miliar, setelah pada tahun sebelumnya mengucurkan Rp250 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas wilayah, serta penguatan ketahanan lokal dan keunggulan global.
“Untuk mencapai itu, saya yang minta tolong ke pemerintah dan masyarakat, kita harus sepakat dulu, harus satu kesatuan, harus mau saling mendukung, Gunungsitoli dukung Nias Selatan, Nias Utara dukung Nias Barat, Nias Barat dukung Nias Utara dan sebaliknya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, menyatakan optimisme bahwa Kepulauan Nias dapat keluar dari status daerah afirmasi dalam lima tahun ke depan.
“Kami optimistia, keseriusan beliau akan mengeluarkan Kepulauan Nias dari daerah afirmasi khusus, tetapi tentu dengan dukungan seluruh pihak,” kata Sokhiatulo Laia.
Rakor tersebut turut dihadiri Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Nias Ya’atulo Gulo, para sekretaris daerah se-Kepulauan Nias, OPD terkait Pemprov Sumut, serta OPD kabupaten/kota se-Kepulauan Nias.(MN)