Kejati Sumut selesaikan perkara penganiayaan dengan pendekatan keadilan Restoratif Justice

Medan (Satu Nusantara News) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dari Cabang Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba di Porsea dengan pendekatan keadilan Restoratif Justice.
Keputusan penyelesaian perkara pidana penganiayaan tersebut dilakukan setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar, didampingi Wakajati Abdullah Noer Denny, bersama Aspidum dan jajaran Bidang Pidana Umum Kejati Sumut menerima penjelasan secara detail terkait kronologi dan penanganan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Toba di Porsea melalui zoom meeting di Aula Cipta Kerta lantai III Kejaksaan Tinggi Sumut, Senin (23/02).
Dari keterangan Jaksa Penuntut Umum, diketahui bahwa pada hari Sabtu 04 Oktober 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, tersangka Alrico Hasibuan menemui saksi korban Jainur Sitorus. Kemudian tersangka mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke dalam saluran air (parit besar) yang mengakibatkan pinggang dan kaki saksi korban terluka.
Akibat perbuatan tersebut, terhadap tersangka dilakukan proses hukum oleh Kepolisian dengan sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 466 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor tahun 2023 Tentang KUHPidana.
Adapun alasan dan pertimbangan diterapkannya Restorative Justice pada perkara tersebut karena tersangka dan korban telah sepakat berdamai tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian diketahui bahwa tersangka dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Korban dengan sadar dan tanpa pengaruh dari pihak manapun menyatakan telah menerima permintaan maaf tersangka dan secara ikhlas telah memaafkannya, masyarakat yang diwakili Camat Kecamatan Porsea meminta kepada Kejaksaan agar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara humanis demi mengembalikan dan memulihkan hubungan kekeluargaan antara tersangka dan korban.
“Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana sebagai bukti hadirnya negara dalam mewujudkan harmonisasi dan pemulihan hubungan sosial ke keadaan semula, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata melalui penghukuman atau pemidanaan yang justru dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial di masyarakat,” kata Kajati Sumut Harli Siregar.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, mengatakan bahwa penerapan restoratif justice pada perkara ini dilakukan oleh Kajati Sumut, setelah menerima secara detail penjelasan kronologi perkara dengan mencermati kondisi fisik dan psikis si korban.
“Dimana saksi korban telah pulih dari luka ringan yang dialaminya, kemudian diantara kedua orang yang bertikai ini masih memiliki hubungan kekeluargaan yang jauh lebih penting daripada penghukuman ataupun pemidanaan,” ucap Rizaldi.(MN)