Pemprov Sumut terus tingkatkan pengawasan terhadap perusahaan tahun 2026 khususnya penyampaian LKPM

Medan (Satu Nusantara News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pada tahun 2026, langkah ini dilakukan guna mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban, khususnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Pemprov Sumut menargetkan pengawasan terhadap sedikitnya 177 pelaku usaha di Sumut sepanjang tahun ini. Pengawasan tersebut difokuskan pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan LKPM.
“Target kita minimal 177 perusahaan tahun ini, bersinergi dengan kabupaten/kota untuk memaksimalkan pengawasan ini, masih banyak pelaku usaha belum benar LKPM-nya, mungkin banyak juga yang belum mengerti,” kata Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Sumut, Damar Wulan dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (4/03).
Selain pengawasan, DPMPTSP juga akan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Tahun ini, sebanyak 200 pelaku usaha ditargetkan mendapat pembinaan.
“Ini juga perlu sinergi dengan daerah agar pelaku usaha bisa mengisi LKPM-nya dengan baik dan benar, perbaikan ini akan membuat data kita semakin akurat sehingga lebih mudah memetakan investasi,” kata Damar Wulan.
Menurut Damar Wulan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah. Ia menambahkan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 100 triliun hingga tahun 2029.
“Salah satu program prioritas Pak Gubernur yaitu penguatan stabilitas makro eknomi dan kesinambungan fiskal, kami harus punya peran besar untuk mewajudkan program prioritas tersebut,” kata Damar Wulan.
Selain itu, DPMPTSP juga berkomitmen membantu penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Tidak sedikit pelaku usaha yang terhambat dalam proses perizinan karena kurangnya informasi yang tepat.
“Kita akan bantu, termasuk membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sehingga bisa membantu pelaku usaha mempercepat pendirian usahanya,” tambah Damar Wulan.(MN)