Bekasi (Satu Nusantara News) – Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas I A Khusus kembali menggelar sidang lanjutan yang ke-23, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 35 orang saksi dari 70 orang saksi, dalam perkara pidana tanah milik Mabes TNI di Jatikarya.
JPU menghadirkan terdakwa H. Dani Bahdani, S.H. Agenda sidang hari ini, JPU menghadirkan tiga orang Saksi yakni, H, IB, dan N, bertempat di Ruang Sidang Kartika 1 Lantai II Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas 1 A Khusus, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (01/04).
Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Basuki Wiyono, dengan Hakim Anggota 1 Sorta Ria Neva, Hakim Anggota 2 Joko Saptono,, Panitera Pengganti Nining Anggraini K, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danu P. Pengacara tersangka diantaranya Jhon, SE Panggabean, Daance Yohanes, Togap L. Panggabean, Mangasi Ambarita, dan Ganti Lombantoruan.
Salah seorang saksi H (75) pekerjaan wiraswasta dalam keterangan kepada Majelis Hakim mengatakan bahwa, tahun 1996 tanah peninggalan orang tuanya yang berada di Jatikarya dengan luas 1.762 meter pernah digusur oleh Hankam termasuk tanah tetangganya.
Kemudian saudara dari saksi yang bernama Hajah Niah, Inniah, Hammed, dan Masim mengajukan gugatan tanah tersebut.
“Sebelum menggugat kami beberapa kali kumpul di rumah Pak Sama’an yang waktu itu dikuasakan kepada H. Dani Bahdani dengan menyerahkan girik. Saat itu adek saya Masim yang menyerahkannya, tapi sampai sekarang hasilnya tidak tahu dan surat giriknya tidak pernah saya lihat,” ucap saksi H.
Selanjutnya saksi IB (69) pekerjaan pedagang dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim dibantu putranya karena yang bersangkutan menggunakan bahasa Sunda.
Dalam keterangannya saksi menjelaskan dulu pernah punya tanah di Rawa Badak dan pernah dijual sama Haji Anin mantan Lurah dan lupa berapa nilai uangnya saat ditanya Majelis Hakim.
“Saya lupa dan tidak tahu pernah atau tidak memberikan kuasa terkait gugatan tanah,” jelas saksi IB.
Sedangkan Saksi N (65) pekerjaan wiraswasta mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa dirinya pernah memberikan kuasa kepada H. Dani Bahdani masalah tanah orang tuanya yang bernama Naim bin Tepon yang terletak di daerah Kali Manggis yang luasnya sekitar 1.554 meter.
“Sebelum memberikan kuasa sama pengacara, kami pernah kumpul-kumpul di rumah Udin bersama warga yang lainnya untuk membicarakan masalah tanah yang rencananya mau digugat melalui pengacara H. Dani Bahdani. Saya diminta KTP saja, karena saya tidak memegang surat tanah apapun, tidak lama kemudian saya pernah didatangi dua orang Polisi untuk dimintai keterangan dan saya tanda tangan,” ujar saksi N.
Kanwil Ditjenpas Sumut dukung penuh proses penegakan hukum pegawai Lapas Kelas I Medan
Medan (Satu Nusantara News) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara bergerak cepat dan siap mendukung penuh proses penegakan...
