Kanwil Imirasi Sumut komitmen perlindungan WNI dari PMI Non Prosedural

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam upaya pelindungan warga negara Indonesia dari praktik PMI Non Prosedural melalui pendekatan pencegahan di hulu.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelindungan WNI yang digelar Kedeputian I Kantor Staf Presiden RI di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/9).
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc. ini menegaskan bahwa pelindungan WNI merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen. Rapat dihadiri jajaran Forkopimda, mulai dari Pengadilan Tinggi, BP3MI, Kejaksaan Tinggi Medan, Dinas P3AKB, TNI, Polri, Disnaker Provsu, hingga BINDA.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut Dr. Parlindungan, SH, MH, mengatakan bahwa Imigrasi Sumut telah membentuk 171 Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan menugaskan 53 petugas Pembina Desa (Pimpasa) sejak Agustus 2026. Program ini diresmikan langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko sebagai wujud perubahan paradigma imigrasi, dari yang semula bersifat reaktif di hilir menjadi preventif di hulu, sejak dari desa asal masyarakat.
“TPPO adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab satu instansi saja,” ucap Parlindungan, menyoroti bahwa mayoritas kasus justru terjadi karena mwsyarakat berangkat secara sadar akibat faktor ekonomi.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Deputi I KSP Dr. Drs. Heru Kresnhna, M.Si menyampaikan bahwa pelindungan masyarakat tidak boleh dimulai setelah seseorang menjadi korban, melainkan harus dimitigasi sejak dini melalui sinergi utuh antara keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, dan BP3MI.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, SH,MH, mengungkap tren kasus TPPO di Sumut menunjukkan penurunan, meski modus seperti pekerja konstruksi, buruh kebun, pekerja pabrik, ART, admin judi online, love scamming, hingga wedding scamming masih ditemukan.
Tantangan terbesar, menurut dia, adalah keberadaan agen pelaku yang berada di luar negeri, sehingga menyulitkan petugas imigrasi mendeteksi sejak titik keberangkatan karena korban kerap dibekali tiket dengan dalih wisata.
Kepala BP3MI Sumut Kombes Pol. Budi Novijanto, SH menambahkan bahwa hingga Agustus 2026, penempatan pekerja migran resmi asal Sumut mencapai sekitar 14.000 orang, didorong faktor ketersediaan lapangan kerja dan kondisi ekonomi keluarga.
Ia menekankan pentingnya penggunaan terminologi yang tepat, yakni PMI Non Prosedural, bukan TPPO, mengingat mayoritas pelaku berangkat secara sadar akibat faktor ekonomi dan kemudahan aturan di negara tujuan.
Rapat koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi lintas stakeholder untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, dengan apresiasi luas dari Wakil Gubernur Sumut, KSP, Polda, dan BP3MI terhadap terobosan DBI dan Pimpasa yang digagas Imigrasi Sumut sebagai model pencegahan berbasis komunitas.
Hasil rapat ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi Kantor Staf Presiden kepada kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi melahirkan regulasi guna menekan angka PMI Non Prosedural di Indonesia.(Rel)