DK PWI harus jadi kompas moral yang menjaga integritas independensi dan kehormatan profesi wartawan

Medan (Satu Nusantara News) – Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak boleh hanya hadir sebagai lembaga yang menjatuhkan sanksi ketika wartawan melakukan pelanggaran etik, tetapi harus menjadi kompas moral yang menjaga integritas, independensi, dan kehormatan profesi wartawan.
“Tantangan dunia pers saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Keterbukaan informasi, perkembangan teknologi digital, hingga kecerdasan buatan telah mengubah cara wartawan bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat,” ucap Tokoh Pers Senior Sumatera Utara, Khairul Muslim, usai mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumut di Gedung PWI Sumut, Medan, Jumat (6/11).
Khairul Muslim akan mengikuti pemilihan dalam Konferensi PWI Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.
Ia menyebutkan, DK PWI dituntut mampu membaca perkembangan zaman. Penegakan etika tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dan pemberian sanksi, tetapi harus berkembang menjadi gerakan pembinaan integritas wartawan.
Khairul menilai, derasnya arus informasi menghadirkan tantangan serius bagi profesionalisme wartawan. Kecepatan publikasi sering kali berhadapan dengan kewajiban melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran informasi.
Belum lagi persoalan berita menyesatkan, manipulasi gambar dan suara, plagiarisme digital, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan profesi untuk kepentingan pribadi.
Dalam situasi seperti itu, wartawan tidak cukup hanya menguasai teknologi dan keterampilan jurnalistik. Mereka juga harus memiliki integritas serta kesadaran etik yang kuat.
Menurut dia, teknologi boleh berkembang, tetapi prinsip dasar jurnalistik tidak boleh berubah. Kebenaran, independensi, akurasi, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi pegangan.
DK Bukan Alat Kekuasaan
Hal lain yang menjadi perhatian Khairul adalah independensi Dewan Kehormatan. Lembaga ini harus mampu menjalankan kewenangannya secara objektif, adil, dan tidak tebang pilih.
Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik harus didasarkan pada bukti dan aturan organisasi, bukan kedekatan personal, senioritas, jabatan, ataupun kepentingan kelompok.
DK juga tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik atau menghukum anggota yang berbeda pandangan dengan pengurus.
Sebaliknya, wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional harus tetap memperoleh perlindungan moral dan organisasi.
Bagi Khairul, kewibawaan DK justru lahir dari keberanian menjaga keadilan, termasuk ketika persoalan etik melibatkan orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi.
Mengutamakan Pencegahan dan Pembinaan
Khairul juga menekankan pentingnya mengubah paradigma kerja DK. Lembaga ini jangan hanya dikenal ketika menjatuhkan teguran, peringatan, atau sanksi kepada anggota.
DK perlu lebih aktif melakukan pendidikan etik, sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, konsultasi, dan pembinaan profesi.
Diskusi mengenai kasus-kasus jurnalistik, penggunaan kecerdasan buatan, konflik kepentingan, serta batas antara produk jurnalistik dan konten pribadi perlu menjadi bagian dari agenda pembinaan.
Dengan demikian, keberhasilan DK tidak semata-mata diukur dari banyaknya anggota yang dijatuhi sanksi, tetapi dari meningkatnya kesadaran etik dan berkurangnya pelanggaran.
Menjaga Persaudaraan dan Marwah PWI
Dalam kehidupan organisasi, Khairul memandang perbedaan pendapat dan persaingan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, semuanya harus tetap berada dalam koridor aturan dan persaudaraan.
DK harus menjadi salah satu penyangga agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi permusuhan, fitnah, intimidasi, maupun pengucilan terhadap anggota.
Ia juga mengingatkan bahwa PWI merupakan organisasi profesi yang harus menjaga kehormatan seluruh anggotanya. Karena itu, kepentingan organisasi tidak boleh ditempatkan di atas prinsip keadilan dan etika.
Gagasan Khairul Muslim tersebut tidak terlepas dari perjalanan panjangnya dalam organisasi kewartawanan.
Ia pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut. Khairul juga pernah menjadi Ketua atau Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut.
Hingga saat ini, ia masih mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP).(Rel)