Kanwil Kemenkumham godok dan mantapkan enam Rancangan Peraturan Gubernur Sumut

Medan (Satu Nusantara News) – Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Sumut) menggodok dan memantapkan enam Rancangan Peraturan Daerah Gubernur Sumut bersama Tim dari Biro Hukum Provinsi Sumut.
Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kemenkumham Sumut, Ekanam Sihombing, mengatakan bahwa proses pengharmonisasian peraturan daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keselarasan regulasi dan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
“Harmonisasi peraturan sangat penting untuk menghindari inkonsistensi yang dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui harmonisasi ini, berbagai peraturan dapat disusun secara sistematis dan koheren, sehingga menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas,” ucap Sihombing, di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kemenkumham Sumut, Kamis (12/09).
Ia menyebutkan, enam rancangan peraturan yang diharmonisasikan yakni tentang 1. Rencana Kontingensi tingkat provinsi untuk bahaya gempa bumi tahun 2024-2027, 2.Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja, 3.Penyelenggaraan sekolah menengah atas terbuka.
“Kemudian, 4.Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Dalam Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, 5.Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara,6. Rencana Kontingensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024-2027,” ucapnya.
Sihombing menjelaskan, berbagai aspek hukum dan teknis yang perlu diperhatikan dalam menyusun regulasi. Harus dipastikan setiap detail dalam rancangan peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan aspek-aspek lainnya serta kepentingan masyarakat luas.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan kebijakan di Sumatera Utara, sekaligus memastikan bahwa peraturan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara efektif,” katanya.