Kanwil Kemenkumham Sumut gelar rapat Pelaporan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar Rapat Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah, bertempat di Aula Soepomo, Kemenkumham Sumut, Selasa (05/11).
Kanwil Kemenkumham Sumut diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Cosmas Alex Pinem, dalam sambutannya ketika membuka rapat tersebut mengatakan, pertemuan hari ini adalah untuk menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat.
Ia menyebutkan, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka perlu adanya klarifikasi dari instansi Bapak/Ibu yang diundang, sebagai perwujudan proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.
“Hal ini segera diselesaikan sesuai harapan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Karena setiap pelanggaran Hukum pasti pelanggaran HAM,” ucap Cosmas.
Sementara itu, hal-hal yang dibahas pada rapat tersebut adalah Dasar pelaksanaan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dengan poin pembahasan pada tiga permasalahan yang mendapat perhatian Tim Bidang HAM.
Hal ini dikarenakan sampai dengan diadakannya rapat, Tim belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari perkembangan atas permasalahan. Pembahasan terhadap tiga permasalahan yaitu, Pengeroyokan Pelapor An. RPM (stakeholder Polrestabes Medan dan Polda Sumut).
Kemudian, Hak Kesejahteraan Jaminan Ketenagakerjaan pelapor An. LR (stakeholder PT. Bukit Mega Abadi dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, ESDM Provinsi Sumut), Hak Memperoleh Kepastian Hukum Pelapor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 klien An. KR (stakeholder Polrestabes Medan dan Kapolda Sumut).
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Desni Manik, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM, Bram Gun Saulus Lumban Gaol, dengan mengundang Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Perwakilan Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Perwakilan PT. Bukit Mega Abadi, Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perdagangan, Perindustrian, ESDM Provinsi Sumatera Utara.