Kakanwil Kementerian HAM Sumut: Program makanan bergizi gratis wujud nyata implementasi HAM

Medan (Satu Nusantara News) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Flora Naingggolan, mengatakan program makanan bergizi gratis bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi wujud nyata implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).
“Negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pangan dan kesehatan,” ucap Flora, sebagai narasumber pada kegiatan webinar terbuka untuk umum yang digelar Lembaga Sentra Peduli Hak Asasi (SPASI) di Medan, Sabtu (23/08) dengan tema “Makanan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.
Kegiatan ini menghadirkan Kakanwil KemenHAM Sumut sebagai narasumber perwakilan pemerintah yang membahas urgensi program makanan bergizi gratis (MBG) sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.
Flora menyebutkan, bahwa hak atas makanan bergizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).
Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
“Program makanan bergizi gratis bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi wujud nyata implementasi HAM. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pangan dan kesehatan,” ucap Flora dalam forum tersebut.
Sementara Direktur SPASI, Dr. Cynthia Hadita, SH, MH, mengatakan bahwa sebagai lembaga yang fokus pada isu sosial dan hak asasi menekankan bahwa MBG berperan strategis dalam mencegah stunting, gizi buruk, dan ketidaksetaraan akses pangan.
“Lebih jauh, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” jelas Dr.Cynthia.
Webinar ini diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis HAM, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang menyoroti efektivitas program MBG, mekanisme implementasi, hingga pengawasan agar program ini tepat sasaran.
Melalui forum ini diharapkan diskursus publik tentang makanan bergizi gratis semakin menguat, tidak hanya sebagai program bantuan, tetapi sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.(Rel)