Kanwil Kemenkum Sumut harmonisasi dua Ranperda Kabupaten Karo

Medan (Satu Nusantara News) – Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Karo, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Raperda tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Acara ini dilaksanakan di Kanwil Kemenkum Sumut, Selasa, (25/11) dan dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam sambutanya mengatakan bahwa keberadaan Kementerian Hukum melalui kantor wilayah merupakan bagian dari pelaksanaan tugas untuk membantu Presiden RI dalam urusan pemerintahan di bidang hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Ia menyebutkan, harmonisasi ini bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, serta menjadi instrumen pembangunan hukum nasional yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan harmonisasi ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
” Kementerian Hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi, telah diterbitkan pedoman melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023,” katanya.
Harmonisasi dua Ranperda ini, berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, yang difasilitasi pemerintah daerah dan memahami pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tidak ada peraturan daerah yang bertentangan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan sejajar.(MN)