Kanwil Kemenkum Sumut komitmen tingkatkan literasi hukum bagi masyarakat melalui Seminar Nasional

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat melalui kegiatan Seminar Nasional bertema “Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha dalam Pasar Digital”.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan, Rabu (5/11) yang menjadi wadah penting bagi masyarakat akademik dan praktisi hukum untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara perlindungan kekayaan intelektual dan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat di era digital.
Kakanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam makalahnya menyampaikan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar utama pembangunan hukum dan ekonomi nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, pemahaman yang baik tentang HKI akan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, melindungi hasil cipta, serta mengembangkan usaha kreatif yang berdaya saing tinggi di tengah perkembangan pasar digital yang pesat.
Dalam sesi diskusi, Kakanwil menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lain.
“Hal tersebut selaras dengan upaya mewujudkan iklim usaha yang adil, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas,” ucapnya.
Kanwil Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam memperkuat budaya hukum yang berkeadilan serta mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Provinsi Sumut.
Kegiatan diahiri dengan penyerahan cenderamata dari Universitas Pelita Harapan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam penyebarluasan pemahaman hukum.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.(MN)