Kanwil Kemenkumham Sumut hadiri Rapat Pansus DPRD Kota Medan bahas Ranperda RPJMD 2025–2029

Medan (Satu Nusantara News)- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Senin (30/06) dan dihadiri oleh DPRD Kota Medan, Pemerintah Daerah Kota Medan, serta tim Perancang dan Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sumut.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), Ferry Ferdiansyah, dalam sambutan yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penyusunan produk hukum daerah yang harmonis, terstruktur, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
Ia juga menggarisbawahi peran strategis Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tahap pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi Ranperda sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yuli Rosdiana Sitorus, dalam paparannya menyampaikan sejumlah masukan penting terhadap aspek substansi maupun teknik penyusunan Ranperda RPJMD, antara lain penyederhanaan konsiderans “Menimbang”, penyesuaian dasar hukum “Mengingat”, perbaikan redaksi judul dan definisi, serta penyelarasan sistematika dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
Yuli Rosdiana juga menekankan pentingnya penggunaan istilah yang tepat dan relevan, serta pemuatan norma-norma yang lugas dan tidak menimbulkan multitafsir.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkumham Sumut dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, sesuai dengan asas legalitas, dan mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui kehadiran aktif dalam proses pembahasan Ranperda, diharapkan terwujud peraturan daerah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dan implementatif dalam pelaksanaanya.(Rel)