Kanwil Kemenkumham Sumut laksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia, bertempat di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumut, Senin (3/6).
Pemeriksaan substantif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaran dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Permohonan diajukan oleh Muhammad Yaseen Kara, asal kebangsaan Pakistan.
Tim terpadu yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan melibatkan Divisi Keimigrasian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara dan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan permohonan seperti akte kelahiran, surat keterangan Keimigrasian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, SKCK, dan lain-lain.
Pemeriksaan substantif ini bertujuan untuk menguji kelayakan dan kepatutan dari pemohon pewarganegaraan RI, serta untuk memastikan bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan cara mengadakan wawancara dan tes tertulis kepada pemohon pewarganegaraan RI.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang, motivasi, dan komitmen dari para pemohon, serta untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Tes tertulis dilakukan untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia dan pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, dan NKRI secara lebih mendalam.
Harapan besar yang dimiliki oleh para Tim Pemeriksaan Substantif Permohonan Pewarganegaraan ini adalah para pemohon dapat mengimplementasikan sikap-sikap nasionalisme setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ke depannya.