Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum gelar kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Hukum

Medan (Satu Nusantara News) – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Meaningful Participation dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah melalui Sosialisasi Ketersediaan Sistem Informasi Hukum.
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara di Aula Soepomo, Kemenkum Sumut, Senin (1/12).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Setyo Utomo, dalam sambutannya yang menekankan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Ia juga mengatakan, perlunya penguatan sistem informasi hukum, peningkatan kapasitas perangkat daerah, serta kolaborasi multipihak untuk menghasilkan regulasi yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya monitoring, evaluasi, dan peningkatan meaningful participation dalam penyusunan regulasi daerah.
Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi hukum, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Materi teknis berikutnya disampaikan oleh Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi, dan Sistem Informasi PUU yang menyebutkan, hak masyarakat dalam pembentukan Perda/Perkada serta strategi peningkatan partisipasi publik melalui digitalisasi dan literasi hukum.
Pemateri lainnya disampaikan oleh Sekretaris APHTN-HAN Sumatera Utara yang membahas konsep meaningful participation, tantangan implementasi di daerah, serta potensi penguatan peran masyarakat melalui sistem informasi hukum yang terintegrasi.
Acara diahiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, yang memberikan pengarahan terkait perbaikan tata kelola regulasi dan rekomendasi kebijakan. Kegiatan tersebut dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, melibatkan pemerintah daerah, perancang peraturan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.(MN).