KemenHAM Sumut gelar kegiatan analisis produk hukum daerah dari Perspektif HAM

Sibolangit (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Analisis Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada Selasa–Rabu, 23–24 September 2025 di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Selasa-Rabu (23-24 September 2025).
Produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Namun, penyusunannya perlu dilakukan secara hati-hati agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Utara, Dr. Flora Nainggolan, dalam sambutannya menekankan pentingnya produk hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Pada sesi pertama, narasumber Tengku Erwin Syahbana, menyampaikan paparan berjudul Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Materi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai HAM ke dalam setiap tahapan pembentukan regulasi daerah, mulai dari perencanaan hingga implementasi.
Hari kedua diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Setdaprov Sumut, Viktor K.Barus yang membahas fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah, serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Sumut, Eka Nam Sihombing yang memaparkan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah berperspektif HAM.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh moderator. Diskusi ini membuka ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman serta membahas praktik nyata yang dihadapi di daerah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, KemenHAM Sumut berharap analisis produk hukum daerah tidak hanya sebatas pada kepatuhan formal, tetapi juga mampu memastikan hadirnya regulasi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(MN)