Lapas Medan adakan koordinasi dengan KPU dalam Pilkada 2024

Medan (Satu Nusantara News – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan mengadakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, dalam upaya memastikan partisipasi yang maksimal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Kerja Kabid Pembinaan, Lapas Medan, Kamis (10/10) bertujuan untuk memperbaharui dan memvalidasi data pemilih dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang akan memberikan suara.
Kepala Lapas Kelas I Medan, M. Pithra Jaya Saragih, melalui Kabid Pembinaan, Auliya Zulfahmi, menyampaikan pentingnya kolaborasi ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga binaan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan memiliki hak suara dan terdaftar sebagai pemilih. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dihormati,” ucap Auliya.
Dalam pertemuan tersebut, Petugas KPU Kota Medan, menjelaskan prosedur pengumpulan dan verifikasi data pemilih yang akan dilakukan di Lapas Medan. KPU Kota Medan melakukan pendataan ulang untuk memastikan tidak ada warga binaan yang terlewat. Begitu juga Lapas Medan memberikan data warga Binaan yang berdomisili di Sumatera Utara, untuk dikeluarkan DPT.
Selama koordinasi, kedua belah pihak juga membahas teknis pelaksanaan pemungutan suara di dalam Lapas Medan. Rencananya, akan ada lokasi khusus yang disiapkan untuk memfasilitasi warga binaan dalam memberikan suara pada hari H. Lapas Medan berkomitmen untuk menyediakan akses yang aman dan nyaman bagi mereka yang ingin berpartisipasi.
Dengan langkah proaktif ini, Lapas Medan dan KPU Kota Medan menunjukkan komitmen untuk menjamin hak suara semua warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Proses selanjutnya akan terus diawasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
Kepala Seksi Registrasi, Romynardo Situmeang, menambahkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk warga binaan, diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dalam menentukan pemimpin daerah yang berkualitas.