Pemprov Sumut terus lakukan penanganan kesehatan bagi korban bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah

Medan (Satu Nusantara News) – Pemerintah Provinsi (PPemprov Sumut terus lakukan penanganan kesehatan bagi korban bencana banjir dan longsor di sejumlah daerahemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan terus melakukan penanganan kesehatan bagi korban bencana banjir, longsor, dan banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah sejak 26 November 2025.
“Tenaga medis telah disiagakan di berbagai posko dan titik pengungsian untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis, dalam Temu Pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (5/12).
Hamid menyebutkan, hingga kini Dinkes Sumut telah menangani 1.890 korban luka ringan dan 94 korban luka berat di daerah terdampak seperti Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Langkat. Selain itu, petugas kesehatan juga disiagakan penuh di posko-posko pengungsian.
Data sementara menunjukkan 41.950 warga mengungsi, 167 orang masih hilang, dan 313 orang meninggal dunia akibat bencana yang melanda Sumut dalam sepekan terakhir.
“Sejak awal bencana terjadi kami langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terdampak untuk melakukan upaya kesehatan kepada masyarakat di lokasi bencana,” kata Hamid.
Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Regional Sumatera.
Untuk wilayah Tapteng dan Sibolga, Hamid menjelaskan, bahwa tim kecil yang dikirim sempat tertahan di Tapsel karena akses jalan yang terputus. Kondisi tersebut membuat tim akhirnya memberikan pelayanan di kawasan terdampak di Kabupaten Tapsel, khususnya di Batangtoru.
“Kita turunkan dokter, perawat, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, dan surveilans. Besoknya (27/11/2025), kita tempatkan tiga dokter, tiga perawat, dan dua petugas surveilans untuk membantu pelayanan kesehatan di sana,” ujarnya.
Di Kabupaten Langkat, Dinkes Sumut juga menurunkan tim medis lengkap dan melakukan rotasi petugas antar kecamatan agar pelayanan kesehatan tetap maksimal. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan berbagai pihak dalam penanganan bencana.
“Pada fase pasca bencana akan muncul berbagai permasalahan kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan sangat penting agar penyakit dapat kita tangani sedini mungkin,” jelas Hamid.
Dinkes Sumut mencatat terdapat 18 rumah sakit, 19 puskesmas pembantu, 25 puskesmas, dan sejumlah poskesdes yang terdampak banjir dan longsor. Sebagian di antaranya tak dapat beroperasi karena terendam hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Untuk menjangkau wilayah terisolir, Pemprov Sumut mendapat bantuan dari relawan berbagai provinsi, komunitas, serta organisasi masyarakat. “Kami arahkan seluruh relawan agar berkoordinasi dengan dinkes kabupaten,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, sejumlah penyakit berpotensi menjangkiti warga pascabencana seperti gangguan kulit, diare, ISPA, dan demam. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menginventarisasi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga minta dinkes kabupaten/kota mendata sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak untuk kita kompilasikan dan laporkan ke pusat,” jelasnya.
Hamid berharap, seluruh upaya lintas sektor ini dapat memastikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana di Sumut berlangsung optimal hingga kondisi masyarakat kembali pulih.(MN)