Sekdaprov Sumut Rakor dengan Mendagri dan seluruh Kepala Daerah koordinasi dengan Forkopimda kendalikan situasi

Medan (Satu Nusantara News) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan seluruh kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengendalikan situasi di daerah masing-masing.
Hal ini perlu dilakukan dalam merespons situasi terkini mengenai unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam Rakor Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi tahun 2025, yang diikuti secara virtual oleh Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, di Ruang Command Center, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Selasa (02/09)
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Tito Karnavian, dalam pengarahannya mengatakan pemerintah mencatat aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 terdapat 107 titik aksi yang tersebar di 32 provinsi.
“Kosentarasi massa terpusat di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, Polda, DPR RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Tito Karnavian.
Menurut dia, terdapat sembilan titik lokasi unjuk rasa yang terjadi kerusuhan, antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumut dan NTB.
Mengenai situasi Kamtibmas saat ini, Tito Karnavian meminta Forkopimda untuk terus melakukan koordinasi, serta duduk bersama dengan tokoh masyarakat. Serta meminta kepala daerah untuk berada di daerah masing-masing, guna mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
“Gencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, Bansos serta lainnya, dan tunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan,” katanya.
Sementara Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, pada kesempatan itu juga mengajak kepala daerah untuk terus menjaga kondusivitas. Jangan mudah terprovokasi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, serta meminta Forkopimda untuk membantu menyampaikan hal yang positif, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta Forkopimda bila ada aksi unjuk rasa, untuk dapat menerima aspirasi mereka, datangi mereka. Mohon maaf ini, banyak yang tidak datangi karena takut, untuk apa takut. Anda perwakilan masyarakat termasuk kepala daerah,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Pemda untuk memantau dengan baik program unggulan pemerintah yang dapat memakmurkan masyarakat, dan bila terjadi hambatan diharapkan segera dikomunikasikan untuk segera dicarikan jalan keluar.(Diskominfo Sumut)