Sekjen Kementerian HAM: Kanwil Kementerian HAM Sumut segera dibentuk

Medan (Satu Nusantara News) – Sekretaris Jenderal Kementerian HAM RI Novita Ilmaris, mengatakan bahwa Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara (Sumut) segera dibentuk.
“Kemempan RB telah memberikan persetujuan atas Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian HAM dan Pedoman Kriteria Pembentukan 20 Kantor Wilayah Kementerian HAM di Indonesia melalui surat Surat Menpan-RB Nomor: B/188/M.KT.01/2025 tertanggal 17 Pebruari 2025. Salah satu diantaranya adalah Kanwil Kementerian HAM Sumut,” ucap Novita, dalam pengarahannya secara virtual yang dihadiri Bidang HAM Kanwil Kemenkumhan Sumut, Flora Nainggolan, bertempat di Aula Saharjo, Selasa (18/02).
Disampaikan juga bahwa Menteri HAM Natalius Pigai tetap berupaya supaya disetiap provinsi terbentuk Kanwil Kementerian HAM. Langkah selanjutnya adalah memastikan terbitnya SOTK dan SK Penempatan terhadap 1.086 orang pegawai Kementerian HAM yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM baik unit pusat ataupun wilayah seperti UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian.
“Bagi pegawai HAM di daerah yang tidak terdapat alokasi kantor wilayah di provinsinya tetap melaksanakan urusan/tusi HAM.Namun kantor wilayah nya adalah di Provinsi terdekat yang ada Kanwilnya. Misalnya pegawai yang memilih lokasi penempatan Yogyakarta tetap melaksanakan tusi HAM di wilayah Yogyakarta, namun tetap terdaftar sebagai pegawai HAM Kanwil Jawa Tengah hingga nantinya Kanwil Yogyakarta terbentuk”, ujar Sekjen HAM.
Novi juga menegaskan, supaya pegawai yang sudah mendapatkan SK dari BKN dan SK penempatan pusat dari Kementerian HAM segera melapor dan melaksanakan tugas.
“Sementara bagi ASN peralihan ke Kementerian HAM yang di wilayah disilahkan berkomunikasi dengan Bidang HAM di wilayah masing-masing dan mulai melaksanakan tugas setelah terbitnya SOTK Kanwil dan terbitnya SK penempatan dari Kementerian HAM,” kata Sekjen HAM.
Menindaklanjuti arahan, Kabid HAM Sumut Flora Nainggolan dan tim segera mempersiapkan Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan HAM kepada masyarakat, sejalan dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian HAM.
Turut mengikuti pengarahan Sekjen HAM, seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Peralihan ke Kementerian HAM yang tersebar di seluruh Indonesia.