Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumut capai 80 persen tahun 2025

Medan (Satu Nusantara News) – Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumut telah mencapai 80 persen tahun 2025, pencapaian ini dinilai menjadi kemajuan signifikan, mengingat Pemerintah Indonesia menargetkan inklusi sebesar 98 persen pada tahun 2045.
“Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan inklusi keuangan menjadi agenda prioritas nasional. Target sebesar ini hanya dapat tercapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan,” kata Wagub Sumut Surya, dalam sambutannya pada acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Pelataran Parkir Bank Sumut, Minggu (23/11).
Surya menyebutkan, BIK menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, serta memastikan masyarakat dari berbagai lapisan memahami manfaat dan perlindungannya. Ia menjelaskan bahwa kegiatan seperti fun walk, edukasi, expo layanan jasa keuangan, dan business matching merupakan strategi konkret untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
“Tahun ini rangkaian kegiatan BIK di Sumut, memberikan penguatan akses permodalan sebagai salah satu fokus utama melalui isu-isu kredit program perumahan. Industri jasa keuangan di Sumut menunjukkan dukungan nyata terhadap program tiga juta rumah,” ujarnya.
Surya juga menekankan pentingnya program satu rekening satu pelajar guna menanamkan budaya menabung sejak dini. Selain itu, ia turut mendorong pemanfaatan produk layanan keuangan seperti KUR, program jaminan sosial, dan layanan digital perbankan.
Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut, Khoirul Muttaqien, mengatakan bahwa peningkatan literasi dan inklusi menjadi salah satu indikator sasaran pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. “Inklusi kita saat ini mencapai 80,51 persen, sementara literasi tahun ini masih 66,46 persen. Untuk mengejar target, kita sudah melakukan 87 kegiatan tahun ini di 22 kabupaten/kota,” ucapnya.
Khoirul menambahkan bahwa sinergi Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam kegiatan inklusi melibatkan tim percepatan akses keuangan daerah. Namun ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi saat ini menimbulkan ancaman baru terhadap masyarakat.
Menurut dia, tiga isu yang perlu diwaspadai adalah investasi ilegal, pinjaman online (Pinjol), dan judi online (Judol). Berdasar data OJK, tercatat 3.786 aduan secara nasional terkait investasi ilegal, dengan 176 laporan berasal dari Sumut. Sebanyak 1.813 investasi ilegal telah diblokir. Untuk pengaduan Pinjol, OJK mencatat 15.110 pengaduan secara nasional dan 573 pengaduan di Sumut, sementara 11.166 Pinjol ilegal telah diblokir.
Ia juga mengungkap data PPATK tahun 2024 yang menunjukkan total pemain judi online di Sumut mencapai 1,2 juta orang, terdiri atas 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen ASN, dengan total deposit mencapai Rp 1,33 triliun.
“Untuk judi online berdasar data PPATK tahun 2024, di Sumut total pemainnya 1,2 juta orang yang terdiri atas 37,2 persen pelajar, 18,95 persen karyawan, dan 0,8 persen ASN. Total depositnya mencapai Rp 1,33 triliun,” katanya.
Khoirul mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi serta tidak mudah tergiur penawaran yang tidak jelas.
“Kalau ada yang menelpon tidak dikenal atau ada yang menawarkan sesuatu, jangan diangkat atau perhatikan logis dan legalnya. Masyarakat bisa menelpon 157 atau datang ke kantor OJK,” ucapnya.
Acara BIK bertema Pasar Keuangan Rakyat Medan 2025 dirangkai dengan Fun Walk yang dilepas oleh Wakil Gubernur Sumut Surya dan diikuti oleh seluruh perbankan, lembaga keuangan, dan jajaran OPD Sumut.(MN)