Wali Kota Medan: Pembangunan kota bukan hanya sekadar fisik tapi juga menjamin hak dasar setiap warga

Medan (Satu Nusantara News) – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan pembangunan kota bukan sekadar hanya pembangunan fisik seperti jembatan dan gedung bertingkat, tetapi juga tentang “Memanusiakan Manusia” serta menjamin hak-hak dasar setiap warga.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan dalam sambutan tertulisnya Wali Kota Medan, yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, pada acara Workshop Pelaksanaan Pelaporan Aksi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kota Medan, Kamis (4/12).
Putra menyebutkan, Wali Kota Medan secara tegas telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan visi Medan Untuk Semua, yaitu sebuah kota yang inklusif, tidak membeda-bedakan, dan hadir untuk melayani serta menjamin rasa aman dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengatakan, Pemko Medan memiliki komitmen yang kuat dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, komitmen ini bukan sekadar slogan, melainkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan bersama.
“Kami telah menegaskan pelayanan publik di Kota Medan tidak boleh membiarkan perempuan merasa tidak aman, anak-anak kehilangan hak tumbuhnya, dan saudara kita yang disabilitas kesulitan mengakses pelayanan publik,” ucapnya.
Putra menjelaskan, Kota Medan secara konsisten telah meraih predikat sebagai “Kota Peduli HAM” dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini menjadi esensi dari Medan yang cerdas dan sejahtera, artinya kesejahteraan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi warganya.
“Untuk itu mari kita tingkatkan kinerja untuk lebih proaktif lagi dalam melakukan pelayanan publik, khususnya dalam pemenuhan HAM,” kata Putra.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan diwakili Sekretaris Bappeda Kota Medan, Sandra Himalaya dalam laporan mengatakan, Ranham adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
“Kegiatan ini bermaksud sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi aksi HAM,” ucap Sandra.
Dalam workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Kakanwil KemenHAM Sumut-Kepri, Flora Nainggolan Ruth Marshinta Sarumpaet dari Direktorat Kepatuhan HAM KemenHAM RI, Ruth Marshinta Sarumpaet, dan Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Sumut, Bambang Harianto.(MN)