Medan (Satu Nusantara News) – Sebanyak 1.510 pemilih yang terdiri atas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan menyalurkan hak suara mereka dalam pesta demokrasi Pilkada 2024.
Pelaksanaan Pemilu berlangsung di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni TPS 901, 902, dan 903, dengan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.352 orang, serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang mencakup 158 pemilih, terdiri dari 53 pegawai dan 105 WBP. Meski demikian, 1.363 WBP tidak ikut memilih, dengan mayoritas alasan domisili di luar Sumatera Utara dan sebagian kecil merupakan warga negara asing (WNA).
Kegiatan ini mendapatkan perhatian serius dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, bersama Komnas HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Rudy F.Sianturi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum)nalex Cosmas Pinem, Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih, hadir langsung untuk memantau jalannya Pemilu di Lapas Kelas I Medan. Selain itu, mereka juga menyempatkan diri menyapa para WBP, termasuk penyandang disabilitas, yang turut menyalurkan hak pilihnya.
“Kami memastikan bahwa setiap proses di TPS berjalan dengan baik, tertib, dan transparan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjamin hak politik setiap warga binaan, tanpa diskriminasi,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna.
Pelaksanaan Pemilu ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak keamanan, dua personel Polri, tiga personel TNI, dan empat staf dari Kanwil Kemenkumham Sumut, dikerahkan untuk menjaga keamanan, dibantu oleh tiga pengawas dari Panwaslu.
Selain menjamin hak suara, pelaksanaan Pilkada di Lapas Kelas I Medan ini juga menjadi bukti nyata implementasi nilai-nilai demokrasi yang inklusif.
“Pemilu adalah hak fundamental setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Kami bangga bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi ini,” kata Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumut, Rudy F.Sianturi.
Sementara itu, salah seorang warga binaan, T (50) yang merupakan penyandang disabilitas, mengungkapkan rasa syukurnya.
“Meski saya berada di Lapas Kelas I Medan dan dengan kondisi seperti ini, hak saya tetap diberikan. Saya merasa dihormati, dan ini sangat berarti bagi saya,” ujar warga binaan T (50).
Dengan berlangsungnya Pemilu di dalam Lapas Kelas I Medan menunjukkan bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang untuk menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara.
Pemprov segera tuntaskan Pergub tentang Penjabaran APBD Sumut Tahun 2026
Medan (Satu Nusantara News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara segera menuntaskan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan...
