Kakanwil Ditjenpas Sumut ikuti RDP Komisi III DPR RI berikan masukan tentang pemasyarakatan pembahasan RUU KUHAP

Medan (Satu Nusantara News) – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara Yudi Suseno, mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berikan masukan tentang pemasyarakatan, di Aula Polda Sumut. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memimpin rapat tersebut yang dalam pengarahannya meminta masukan dari Slot Games unsur Forkopimda Sumut terkait penyelarasan tugas dan fungsi dengan KUHAP.
Ahmad Sahroni menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba, khususnya di tempat hiburan malam. “Kami di Komisi III DPR RI sangat mendukung langkah tegas penertiban tempat hiburan malam yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba. Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam hal ini, dan jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, akan berdampak luas bagi generasi muda. Kami ingin aparat bersama Forkopimda benar-benar memberi perhatian penuh,” ucap Ahmad Sahroni.
Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, menyampaikan masukan penting terkait tentang dinamika pemasyarakatan di tengah pembahasan RUU KUHAP.
“Meskipun RUU KUHAP telah memuat mekanisme pidana alternatif seperti keadilan restoratif dan jalur khusus, namun belum ada pengaturan yang secara tegas menghubungkan mekanisme tersebut dengan upaya mengurangi overcrowding di Lapas dan Rutan. Hal ini berpotensi membuat kelebihan kapasitas tetap menjadi masalah serius dalam sistem pemasyarakatan kita,” ujar Kakanwil.
Ia mengatakan, selain itu, hak-hak warga binaan yang diatur dalam RUU KUHAP sebagian besar hanya berfokus pada tahap pra-eksekusi (tersangka, terdakwa, korban). Sementara hak-hak narapidana setelah masuk ke Lapas tidak secara eksplisit diatur, melainkan hanya dilepaskan ke UU Pemasyarakatan. Kondisi ini dapat menimbulkan diskriminasi dan memutus kesinambungan perlindungan hak-hak warga binaan.
Kakanwil juga berharap agar masukan dari jajaran pemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam menyempurnakan RUU KUHAP, sehingga sejalan dengan tujuan pembinaan, perlindungan hak asasi, dan pengurangan overcrowding di Lapas maupun Rutan.(MN)