Medan (Satu Nusantara News) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna mendorong satuan kerja (Satker) Kemenkumham Sumut meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024.
Hal tersebut dikatakan Kakanwil Kemenkumham Sumut Anak Agung Gde Krisna, dalam pengarahannya secara virtual di kantor Kemenkumham Sumut, Rabu (08/05) terkait persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2024.
Agung Krisna mengatakan kepada 22 Satker yang telah lulus penilaian Kantor Wilayah dan Unit Eselon I, Kanwil Kemenkumham Sumut beserta jajaran mendukung penuh untuk meraih predikat WBK di tahun 2024.
“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh Satker yang maju untuk kontestasi. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, kompak, kerja keras, dan ikhlas kita bisa mendorong satuan kerja kita meraih WBK di Tahun 2024,” ucapnya.
Agung Krisna menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh Satker dalam mempersiapkan diri sebelum evaluasi tanggal 13-19 Mei 2024
“Ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk tanggal 13-19 Mei 2024, pertama segera bentuk tim kecil untuk membuat paparan. Paparkan secara detail, sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan agar Satker memastikan kekompakan dari seluruh anggota tim dan pemahaman satuan kerja serta anggota tim mengenai Pembangunan Zona Integritas.
“Saya tekankan kembali, Kepala Satuan Kerja wajib memahami seluruh tahapan Pembangunan Zona Integritas. Saat pemaparan nanti, Kepala Satuan Kerja yang harus menjelaskan, tidak boleh diwakilkan. Anggota tim harus memahami bidang masing-masing,” kata Kakanwil Kemenkumham Sumut.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Umum Syafriadi Lubis, Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Soetopo Berutu, dan jajaran Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Ketua Komite: Gubernur Sumut bersikap rasional dan objektif menilai usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur
Medan (Satu Nusantara News) - Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, meyakini Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution...
