Kanwil Kemenkumham Sumut rapat penyusunan rekomendasi penanganan dugaan Pelanggaran HAM

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menggelar rapat penyusunan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM di Aula Soepomo Lt. 5 Kantor Kemenkuham Sumut, Senin (14/10).
Rapat tersebut mengundang Biro Hukum Setda Provinsi Sumut, Penyidik dari Polda Sumut, Penyidik dari Polsek Tanah Jawa, RSU Adam Malik, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Provinsi Sumut, dan PTPN II Regional I.
Kanwil Kemenkumham Sumut, diwakili Kabid HAM, Flora Nainggolan, dan Kasubbid Pemajuan HAM, Desni Manik. Adapun poin-poin yang dibahas dalam kegiatan ini adalah, yakni dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
Kegiatan rapat ini bertujuan mencari solusi dan juga menyamakan persepsi terhadap menangani Pengaduan Masyarakat di Wilayah. Permasalahan yang dibahas meliputi, pencurian sawit atas nama HS (stakeholder Polsek Tanah Jawa), Akta Palsu Perjanjian kerja sama SPBU atas nama RT (stakeholder Polda Sumut), -Pelecehan Seksual atan nama EAS (stakeholder Polda Sumut), tidak dibayar remunerasi atas nama KH (staholder RSU HAM) dan Pengrusakan rumah atas nama RO (stakeholder PTPN II).
Pada Rapat ini, para stakeholder yang diundang memberikan keterangan-keterangan yang terjadi di dalam setiap pengaduan masyarakat yang dibahas, dan pada kesempatan ini Flora dan Desni melakukan konfirmasi kepada para stakeholder terkait aduan-aduan masyarakat yang disampaikan ketika bertemu tatap muka dengan petugas pelayanan pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.
Kabid HAM, Kanwil Kemenkumham Sumut, Flora Nainggolan berharap agar Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM dapat berjalan dengan baik di Sumatera Utara dan semua stakeholder memberikan keterangan secara lengkap melalui surat resmi kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, agar semua kasus ini dapat dilakukan tindak lanjut berikutnya kepada Ditjen HAM.