Kakanwil Kemenkum Sumut: Diseminasi penting untuk perdalam pemahaman masyarakat mengenai jaminan fidusia

Medan (Satu Nusantara News) – Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, mengatakan bahwa diseminasi ini penting untuk memperdalam pemahaman masyarakat dan para stakeholder mengenai mekanisme jaminan fidusia serta urgensi kewajiban penghapusan jaminan (roya) oleh kreditur setelah masa penjaminan berakhir.
“Langkah ini krusial dalam menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di tengah masyarakat. Kegiatan ini pun menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi mengenai kewajiban penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia/kreditur yang masa penjaminannya telah usai, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” ucap Mangantar, dalam makalahnya yang disampaikan pada kegiatan “Upaya proaktif dalam meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Sumatera Utara diwujudkan melalui kegiatan Diseminasi Layanan Jaminan Fidusia” yang digelar Kanwil Kemenkum Sumut, Senin (28/04).
Sementara, Afri Leonardo dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, memaparkan materi krusial mengenai “Penghapusan Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia/Kreditur yang telah Berakhir Jangka Waktu Penjaminannya”.
Sedangkan, Marcel Soekendar dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Kota Medan, yang mengulas perspektif dari industri pembiayaan dan peran Lembaga Pembiayaan dalam Pendaftaran dan Penghapusan Jaminan Fidusia serta Proses Eksekusi Jaminan Fidusia.
Kompol Bambang Priyatno, dari Ditreskrimsus Polda Sumut, mengupas mengenai aspek penegakan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi serta penanganan dugaan tindak pidana fidusia di Sumatera Utara.
Melengkapi diskusi, Otto Marganda Sinaga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Utara memberikan wawasan mengenai tugas dan Fungsi Pengawasan OJK terhadap Lembaga Pembiayaan (Leasing).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Perusahaan Pembiayaan (Finance) di Kota Medan, Notaris, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi dan masyarakat umum.(Rel).