BRGM laksanakan percepatan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan padat karya M

Medan (Satu Nusantara News) – Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia, Dr. Ir.  Ayu Dewi Utari, MSi, mengatakan bahwa BRGM melaksanakan percepatan rehabilitas mangrove dengan pendekatan padat karya.
“BRGM mempunyai tugas untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya pendekatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua,” ucap Dr Dewi, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan “Sosialisasi dan indentifikasi lokasi indikatif percepatan rehabilitasi mangrove Provinsi Sumatera Utara” di Medan, Rabu (27/03).
Ia menyebutkan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan arahan kebijakan, teknis dan dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
“Kemudian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d bidang kelautan dan perikanan,” ucapnya.
Dewi mengatakan dalam melaksanakan tugas BRGM juga melakukan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut.
Pengembangan dan diversifikasi produk, dan pemasaran produk-produk masyarakat dari areal gambut.
“Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove melalui pendekatan padat karya dan pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya,” kata Sekretaris Utama BRGM.
Sementara itu, luas mangrove di Provinsi Sumatera Utara seluas 86.907 hektare dengan 57.490 hektare berada pada eksisting mangrove (mangrove lebat 42.500 hektare, mangrove sedang 6.112 hektare dan mangrove jarang 8.878 hektare) dan potensi mangrove seluas 29.417 hektare (areal terabrasi 72 hektare, lahan terbuka 2.891 hektare, mangrove terabrasi 153 hektare, tambak 9.418 hektare dan tanah timbul 16.883 hektare.
Ekosistem mangrove berperan sangat penting dalam berbagai hal, baik dari sisi manfaat untuk mencegah bencana alam, menyediakan sumber makanan (perikanan dan madu) jasa wisata, hingga upaya mitigasi perubahan iklim.
Provisi Sumatera Utara rencananya akan mendapatkan target lokasi rehabilitasi mangrove dengan sasaran 12 kabupaten, diantaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melibatkan hampir 34 kecamatan dan sekitar 93 desa yang akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi mangroves di Provinsi Sumatera Utara.
Sosialisasi dilaksanakan untuk menjaring masukan dari daerah dan mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan kelembagaan calon pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan, perizinan perhutanan sosial serta kebijakan pembangunan dan penataan ruang daerah pada hutan mangrove.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP.
Narasumber Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, Yuliani Siregar, pembahas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum, Gatot Haryono, Asisten Teritorial Kasdam I/Bukit Barisan diwakili oleh Kolonel Inf Andrian Siregar.
Kemudian, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Hendro Pratomo, Analis Akuakultur Ahli Muda (Online), Direktur Perencanaan Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Dr. Eko Budi Kurniawan S.T.,M.Sc, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional (Online), dan Onrizal, Ph.D. Perwakilan Pembahas dari Universitas Sumatera Utara.