Gubernur Sumut gerak cepat benahi infrastruktur di Kepulauan Nias lewat Program INSTANSI

Medan (Satu Nusantara News) – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bergerak cepat membenahi infrastruktur di Kepulauan Nias, dan sejumlah proyek strategis terus dikebut melalui Program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), dengan progres pembangunan yang berjalan lancar.
Saat ini, berbagai proyek peningkatan dan pembangunan infrastruktur penting tengah berlangsung di Kepulauan Nias. Di antaranya Jembatan Idano Noyo dengan realisasi 72 persen, peningkatan struktur jalan provinsi ruas Gunungsitoli–Afia (39,9 persen), Afia–Tuhemberua (51,3 persen), Miga–Lolowua (40,5 persen), Lolowua–Dola (41,8 persen), Dola–Duria (23,3 persen), dan Hilimbuasi–Mandrehe (25,1 persen). Selain itu, juga dilakukan pembangunan Box Culvert di Kota Gunungsitoli dengan progres 25,1 persen.
“Kita harapkan pembangunan ini terus lancar agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Dermawan Siregar, melalui sambungan telepon, Jumat (7/11).
Hendra menjelaskan, Jembatan Idano Noyo merupakan salah satu proyek strategis karena menjadi akses utama menuju Nias Barat. Sejak putus total pada Maret 2025, mobilitas masyarakat, termasuk pengangkutan bahan pokok, sempat terganggu.
“Pembangunan jembatan ini kita kebut karena sangat vital bagi konektivitas antarwilayah,” jelas Hendra.
Jembatan Idano Noyo dibangun tanpa pilar di tengah dengan sistem abutment penuh, memiliki panjang 95 meter dan lebar 9 meter (7 meter badan jalan, 1 meter trotoar di setiap sisi). Proyek senilai Rp 46,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Saat ini realisasi pembangunan sudah mencapai 72%, dan kita optimistis segera selesai,” tambahnya.
Program INSTANSI merupakan inisiatif Pemprov Sumut dalam membangun infrastruktur terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pemerataan pembangunan. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan jalan, tetapi juga irigasi, perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pendekatan berbasis kawasan prioritas.(Diskominfo Sumut)