Insfektur Jenderal HAM dorong Transformasi Tata Kelola kepada jajaran Kanwil KemenHAM Sumut

Medan (Satu Nusantara News) – Inspektur Jenderal Hak Asasi Manusia (Irjen HAM), Farid Junaedi, mendorong Transformasi Tata Kelola kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara di Medan, Kamis (07/08) dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kegiatan ini menjadi momen strategis dalam penguatan internal lembaga, sekaligus ajakan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks.
Irjen HAM Farid, dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia terus mengalami perubahan, sehingga lembaga dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika tersebut melalui pengendalian yang efektif berbasis manajemen risiko. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif di semua lini kerja, sebagai fondasi koordinasi yang solid.
“Setiap pengaduan dari masyarakat, harus diterima sebagai bahan evaluasi berharga demi perbaikan layanan,” ucapnya.
Irjen juga mengingatkan dalam setiap proses kerja, pentingnya menjunjung objektivitas dan independensi sebagai prinsip dasar yang tidak bisa ditawar.
“Keseluruhan upaya ini, akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang hanya bisa diraih melalui perencanaan yang matang dan terukur,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumut, Flora Nainggolan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pengarahan strategis yang diberikan Irjen HAM.
Ia berharap seluruh jajaran dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, guna mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berpihak pada masyarakat.
“Pengaraahan Irjen HAM sangat relevan dan menjadi penguatan penting bagi kami di daerah. Saya berharap seluruh ilmu yang disampaikan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kerja-kerja kita,” ujar Flora.
Kegiatan diakhiri dengan serah terima berita acara monitoring kebutuhan Sumber Daya Manusia, Barang Milik Negara serta anggaran pada Kanwil KemenHAM Sumut.
Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa transformasi kelembagaan bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang harus dibangun secara kolektif oleh seluruh elemen organisasi dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.(MN)