Kakanwil Ditjenpas Sumut: Komitmen bersihkan segala bentuk “residu” dalam sistem Pemasyarakatan

Medan (Satu Nusantara News) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumatera Utara (Sumut) Yudi Suseno, menegaskan bahwa komitmennya untuk membersihkan segala bentuk “residu” dalam sistem pemasyarakatan yang ada di wilayah kerjanya.
Hal ini disampaikan Yudi Suseno, saat ditemu wartawan di Medan, Kamis (06/03) sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumut.
Menurut Yudi, istilah “residu” yang ia gunakan merujuk pada berbagai permasalahan yang masih tersisa dan perlu ditangani, seperti dugaan pungatan liar (pungli), praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, peredaran narkoba di dalam Lapas, serta budaya kerja yang tidak profesional.
“Kita tidak bisa membiarkan residu yang mencoreng sistem pemasyarakatan terus bertahan. Ini saatnya untuk membersihkan dan memperbaiki agar Lapas dan Rutan benar-benar menjadi tempat pembinaan, bukan sekadar tempat menjalani hukuman,” ujarnya.
Yudi menyebutkan, sebagai langkah konkret, akan memperkuat pengawasan internal, menindak tegas oknum yang terlibat dalam penyimpangan, serta membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh jajaran pemasyarakatan Sumut.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta masyarakat untuk memastikan reformasi pemasyarakatan berjalan optimal.
“Kita harus bekerja sama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik dan bersih,” ucap Kakanwil Ditjenpas Sumut.
Komitmen Yudi Suseno ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis hukum dan masyarakat yang berharap adanya perubahan nyata dalam sistem pemasyarakatan di Sumut.
Langkah tegas ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menghilangkan segala bentuk “residu” yang menghambat sistem pemasyarakatan agar lebih transparan, adil, dan berorientasi pada pembinaan narapidana secara lebih manusiawi.(Rel).