Kanwil Kemenkum Sumut gelar rapat harmonisasi tiga Ranperbup Kabupsten Asahan Tahun 2025–2026

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar rapat fasilitasi harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranerbup) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut, Kamis (10/07).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat dibuka oleh Koordinator Perancang, Eka N.AM. Sihombing, dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan, termasuk Kepala Bagian Hukum, Badan Keuangan, Bappeda, serta Tim Perancang dari Kanwil Kemenkum Sumut.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut Ignatius M.T. Silalahi, dalam sambutannya mengatakan pentingnya fungsi harmonisasi dalam mencegah pembatalan regulasi daerah serta menjaga keselarasan dengan program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Tiga Ranberbup yang dibahas antara lain, Perubahan RKPD Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Tahun 2024–2026.
Tim perancang memberikan berbagai saran perbaikan teknis dan substansi, mulai dari penyesuaian konsideran, rumusan pasal, penghapusan frasa redundan, hingga pencantuman dasar hukum terbaru seperti Permendagri dan Perpres. Pembahasan juga menekankan pentingnya penataan sistematika dan teknik penulisan sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyusunan surat penyampaian hasil harmonisasi yang dilampiri dengan dokumen Rancangan Peraturan Bupati yang telah diperbaiki.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sumut dalam mengawal regulasi daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan menjamin kepastian hukum di tingkat lokal.(Rel)