Kanwil Kemenkumham gelar rapat Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Gubernur Sumut

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara,  kembali menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Ruang Saharjo, Kemenkumham Sumut, Senin (23/12).
Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkumham Sumut dalam memastikan setiap produk hukum daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum dan HAM), Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya menegaskan pentingnya harmonisasi dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan singkat yang disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Eka N.A.M. Sihombing, mengatakan apa yang disampaikan Kadiv Yankum dan HAM merupakan latar belakang pentingnya harmonisasi suara peraturan daerah.
Ia menyebutkan, adanya suatu regulasi tentunya dimaksudkan untuk memberikan dampak positif bagi suatu daerah.
“Kualitas regulasi yang baik akan menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ucap Eka.
Proses rapat harmonisasi berjalan dengan diskusi yang dinamis. Peserta rapat memberikan masukan strategis terhadap beberapa pasal yang memerlukan penyesuaian agar lebih efektif diimplementasikan. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan perwakilan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kemenkumham Sumut.
Rapat diakhiri dengan penyerahan secara simbolis materi Ranpergub yang telah dibahas dari Kadiv Yankumham kepada Perwakilan Pemprov Sumut yang hadir.
Proses harmonisasi ini merupakan bentuk kontribusi keterlibatan Kanwil Kemenkumham Sumut dalam membentuk peraturan yang berkualitas dalam menyokong Pembangunan di wilayah.