Kanwil Kemenkumham hadiri undangan Biro Hukum Pemprov Sumut lakukan pemeriksaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai perwakilan Direktorat Jenderal HAM menghadiri undangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumut melakukan pemeriksaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam acara tersebut Kanwil Kemenkumham Sumut yang diwakili Kabid HAM, Flora Nainggolan beserta Kasubbid Pemajuan HAM, Desni Manik beserta tim bidang HAM.
Tim dari Kanwil Kemenkumham Sumut disambut oleh Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Provinsi Sumut, Freddy Simanjuntak, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Selasa (27/02).
Kegiatan yang dihadiri tim dari Kanwil Kemenkumham Sumut dan Biro Hukum Pemprov Sumut bertujuan melaksanakan pemeriksaan Awal Kabupaten Peduli HAM yang diikuti 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Flora Nainggolan dalam kesempatan ini, juga memaparkan mengenai kelengkapan data dukung yang akan dimasukkan sesuai kriteria yang diminta pada aplikasi KKP HAM.
Flora mengatakan pada rapat kali ini akan dilaksanakan pengecekan data yang sudah dibawa oleh peserta rapat yang juga merupakan operator KKP HAM daerah sesuai dengan indikator yang diminta pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
“Kami sudah mempersiapkan tim yang akan memeriksa data bapak/ibu pesert. Jadikan rapat ini menjadi sarana konsultasi bagi pemerintah daerah dalam pengisian laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM,” kata Flora Nainggolan.
Sementara Kepala Bagian Hukum Biro Pemrov Sumut, Freddy Simanjuntak menyampaikan pada tahun lalu Provinsi Sumut sudah diwakili oleh 13 Kabupaten/Kota pada kontestasi ini.
“Tahun 2024 kami harapkan akan ada 20 Kabupaten/Kota yang menjadi wakil Provinsi Sumut untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM,” ucap Freddy.
Kabag Hukum Provinsi Sumut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut berharap semakin banyak daerah yang meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.