Tapanuli Utara (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara beserta Tim melaksanakan kegiatan pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik berbasis HAM, Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP, Pelayanan Berbasis Survey Integritas, dan Pemantauan Pos Pengaduan HAM, di Rutan Kelas IIB Balige, Lapas Kelas IIB Siborong-borong, dan Rutan Kelas IIB Tarutung, dari tanggal 09 sampai 11 Oktober 2024.
Kakanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna, diwakili Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan, dalam pengarahannya, Kamis (09/10) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim dari Kantor Wilayah dalam rangka Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik berbasis HAM, Pelayanan Publik Berbasis SPAK-SPKP, Pelayanan Berbasis Survey Integritas, dan Pemantauan Pos Pengaduan HAM.
Ia mengatakan, dalam Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada Rutan Kelas IIB Balige, Lapas Kelas IIB Siborong-borong, dan Rutan Kelas IIB Tarutung, dalam pelaksanaan, sarana dan prasarana sudah sangat baik, begitu juga dalam pemenuhan indikator di aplikasi sudah berwarna hijau dan layak menjadi Satuan Kerja Berbasis HAM.
“Dalam Monitoring dan Evaluasi Survey Integritas pada bulan Oktober 2024 di Rutan Kelas IIB Balige terdapat jumlah pegawai sebanyak 53 orang, yakni empat orang belum mengisi survey. Diharapkan agar Survey Integritas ini diisi 100 persen, dimana di dalam pengisian tetap menggunakan jaringan internet masing-masing pegawai dan dalam penilaian sangat baik,” ucapnya.
Flora menjelaskan, di Lapas Kelas IIB Siborong-borong jumlah pegawai sebanyak 54 orang, dimana 100 persen telah mengisi survey dengan nilai sangat baik. Pada Rutan Kelas IIB Tarutung jumlah pegawai sebanyak 42 orang, dimana 39 orang mengisi survey dan tiga orang tidak mengisi atau mengisi dengan menggunakan wifi kantor.
Bahwa Survey Integritas terintegrasi langsung ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga penilaian Satuan Kerja bergantung pada Hasil Survey Integritas ini.
Dalam Monitoring dan Evaluasi Survey SPAK-SPKP pada Rutan Kelas IIB Balige, Lapas Kelas IIB Siborong-borong, Rutan Kelas IIB Tarutung sudah memenuhi dimana Responden yang mengisi Survey telah melebihi 30 orang dan mengisi survey dengan nilainya sangat baik.
“Pada Pemantauan Pos Pengaduan HAM pada Rutan Kelas IIB Balige, Lapas Kelas IIB Siborong-borong tidak terdapat pengaduan dari masyarakat karena warga yang belum mengetahui bahwa di Lapas/Rutan juga terdapat Pos Pengaduan jika ada masyarakat yang mengalami Pelanggaran HAM,” kata Kepala Bidang HAM, Kanwil Kemenkumham Sumut.
Kakanwil Kemenkum Sumut ikuti kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kementerian Hukum 2025-2029
Medan (Satu Nusantara News) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Sumut), Ignatius Silalahi mengikuti kegiatan "Kick Off Meeting...