Kemenkumham melalui Ditjen HAM miliki program skala nasional terkait perlindungan Perempuan

Medan (Satu Nusantara News) – Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen HAM memiliki suatu program yang berskala nasional terkait pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya Perempuan dan Anak.
“Yaitu Program Aksi HAM dimana tiga dari Aksi HAM tersebut adalah bantuan usaha bagi perempuan sebagai kepala keluarga, melakukan revieu dan kajian kebijakan peraturan yang diskriminatif Perempuan dan program menuju Indonesia bebas dari pekerja anak,” kata Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan, mewakili Kanwil Kemenkumham Sumut, sebagai pembicara pada Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumut melalui Majelis Hukum dan HAM, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Lembaga pengembangan dan penelitian Aisyiyah di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Minggu (22/12).
Flora menyampaikan dukungan terhadap perlindungan HAM bagi Perempuan dan Anak melalui program pelayanan aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilaksakanan gratis atau tanpa biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan dibuka oleh Asisten III, Gubernur Sumut, Lies Handayani Siregar, dihadiri berbagai tokoh organisasi perempuan dari BKOW Forhati, Majelis Taklim, Pimpinan Aisyiyah Daerah, dan ratusan anggota majelis dan lembaga di lingkungan PW Aisyiyah Sumut.
Lies Handayani, dalama sambutannya menyampaikan bahwa persoalan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah,tetapi harus dilakukan bersama stakeholder (pemangku kepentingan) lain, termasuk diantaranya adalah Aisyiyah.
Seminar ini mengangkat tema: “Lindungi Korban, Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, untuk Aisyiyah Berkeadilan dan Berkemajuan untuk Indonesia Emas” yang menghadirkan narasumber nasional seperti Prof. Dr. Alimatul Qibtiyah MSi, Ph.D (Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak) dari LPSK, Dr. Azmiati Zuliah, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa), Roima Harahap, MAP (Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak), Yulisa Maharani SH MH ( Tenaga Ahli Biro Penelitian Permohonan LPSK), AKP Efrianti SH (Poldasu) dan Dr. Flora Nainggolan S.H, M.Hum (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara).