Pemprov Sumut rancang pendapatan daerah 2027 sebesar Rp 12,09 triliun

Medan (Satu Nusantara News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merancang pendapatan daerah tahun anggaran 2027 sebesar Rp 12,09 triliun atau meningkat 3,71 persen dibandingkan tahun 2026, hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor, dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Senin (9/11).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur Tumanggor mengatakan penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi strategis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan.
Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan antara lain penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat,” jelas Timur Tumanggor.
Selain itu, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, antisipasi terhadap potensi gangguan seperti bencana, serta peningkatan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemprov Sumut juga akan mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah.
Berdasarkan asumsi tersebut, pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD Sumut 2027 diproyeksikan mencapai Rp 12.096.934.629.371. Angka ini meningkat Rp 432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp 11.664.120.278.493. Namun, peningkatan pendapatan tersebut terjadi di tengah penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 12.221.934.629.371 atau meningkat Rp 543.318.806.210 (4,65 persen) dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp 11.678.615.823.161.
“Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi agar ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif,” ucap Timur.
Ia berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi. Dengan demikian, APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat perwujudan visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2027. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama hingga menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027.(Rel)