Pemprov Sumut selaraskan digitalisasi pendidikan dan diharapkan kualitas guru dan siswa melek teknologi

Medan (Satu Nusantara News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyelaraskan digitalisasi pendidikan, sehingga diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat serta melek teknologi.
“Seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumut yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, 100 persen telah teraliri listrik dan internet,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/01).
Ia menjelaskan, untuk akses internet pada tahun 2025 terdapat total 163 sekolah yang dipasang jaringan internet. Sementara untuk kelistrikan, sebanyak tujuh sekolah dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 25 sekolah dilakukan perbaikan instalasi listrik, dan 21 sekolah mendapatkan penambahan daya listrik.
Strategi yang dilakukan Disdik Sumut dalam pemenuhan akses listrik dan internet ini, disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah yang tidak memiliki tiang listrik, dipasang PLTS. Namun, apabila tersedia jaringan listrik, pihaknya berkolaborasi dengan PLN.
“Sedangkan untuk akses internet, jika tidak tersedia tiang jaringan, maka digunakan akses internet Starlink, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dipasang PLTS dan Starlink,” ucapnya.
Alexander menyebutkan, upaya pemenuhan akses listrik dan internet di sekolah ini bertujuan untuk menyelaraskan digitalisasi pendidikan. “Mustahil kita lakukan digitalisasi pendidikan kalau tools-nya belum memadai. Makanya akses listrik dan internet ini harus dipenuhi, sehingga proses belajar digital bisa semakin interaktif, dan output-nya untuk penguasaan internet akan ada kesetaraan, tidak ada perbedaan antara daerah 3T dengan daerah yang gampang akses listrik dan internetnya,” katanya.
Selain itu, melalui pemenuhan akses listrik dan internet ini diharapkan kualitas guru dan siswa semakin meningkat, tidak ada lagi daerah yang tertinggal, serta seluruh siswa dan guru melek teknologi.
Sementara itu, terkait Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Alexander menyampaikan program tersebut akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2026/2027. PUBG awalnya akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, namun juga akan diterapkan di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemulihan bagi daerah terdampak bencana di Sumut.
“Jadi pada tahun ajaran baru nanti, PUBG akan kita laksanakan selain di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias juga di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana,” ucapnya.
Untuk program bersekolah gratis ini, jumlah sasaran di Kepulauan Nias sebanyak 41 ribu siswa dengan pagu anggaran Rp 21 miliar. Sementara di lima kabupaten/kota terdampak bencana menyasar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp 22 miliar.
“Total ada anggaran Rp43 miliar yang akan meng-cover program sekolah gratis. Untuk skemanya nanti akan kita susun Pergub sebagai petunjuk teknisnya dan dananya nanti akan kita transfer ke rekening masing-masing sekolah,” ujar Alexander.(MN)