Rudenim Medan jalin kerja sama dengan BNI penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Medan (Satu Nusantara News) – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk Cabang Kawasan Industri Medan (KIM) mengenai penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Dalam kerja tersebut juga telah dilakukan penandatanganan kerja sama. Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah kinerja pegawai Rudenim Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kepala Rudenim Medan, Sarsaralos Sivakkar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kartu Kredit Pemerintah ini merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah kinerja pegawai.
“Kartu Kredit Pemerintah ini akan memberikan banyak manfaat bagi pegawai Rudenim Medan,” ucapnya.
Kepala Rudenim juga berharap BNI Cabang KIM dapat turut serta membantu meningkatkan semangat kerja pegawai Rudenim Medan melalui program CSR berupa pemberian kartu Top Cash BNI kepada pegawai teladan Rudenim Medan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak,” kata Sarsaralos.
Sementara itu, terdapat beberapa manfaat dari penggunaan KKP tersebut, yakni 1. Meminimalisir penggunaan uang tunai. KKP juga membantu mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, sehingga meminimalisir risiko pencurian, kehilangan, dan penyalahgunaan dana.
Kemudian, 2. Meningkatkan keamanan bertransaksi. Transaksi dengan KKP lebih aman karena menggunakan PIN dan chip, serta dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan lainnya seperti notifikasi transaksi dan limit transaksi, 3. Mempermudah pelacakan dan monitoring pengeluaran. Transaksi KKP terekam secara elektronik dan dapat dilacak dengan mudah, sehingga memudahkan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran.
Selanjutnya, 4.Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Penggunaan KKP dapat membantu instansi pemerintah mengelola keuangan dengan lebih efisien, karena tidak perlu lagi mengurus uang tunai dalam jumlah besar, 5. Mempermudah perjalanan dinas. KKP dapat digunakan untuk pembayaran hotel, tiket pesawat, dan kebutuhan lainnya selama perjalanan dinas, 6. Mendukung program pemerintah. Penggunaan KKP sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.