Rutan Kelas I Labuhan Deli ikuti Advokasi Kebijakan Tahun 2026 dan Sosialisasi Analisis Kemenimipas

Labuhan Deli (Satu Nusantara News) – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli mengikuti kegiatan Advokasi Kebijakan Tahun 2026 dan Sosialisasi Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Rutan Kelas I Labuhan Deli yang bertempat di Aula Lantai 2 Rutan Labuhan Deli, Kamis (17/9). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman jajaran terkait kebijakan serta proses analisis dan evaluasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan, sebelum kemudian dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia.
Memasuki agenda utama, peserta mendapatkan materi mengenai Analisis dan Evaluasi Kebijakan yang disampaikan oleh Tim Penyusun Pedoman Analisis dan Evaluasi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN. Materi yang diberikan menjadi bekal bagi jajaran dalam memahami tahapan, pendekatan, serta pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, jajaran Rutan Kelas I Labuhan Deli memperoleh pemahaman mengenai pentingnya analisis dan evaluasi kebijakan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kebijakan yang disusun dan dilaksanakan secara terukur diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rutan Kelas I Labuhan Deli berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta meningkatkan kapasitas jajaran dalam memahami dan mengimplementasikan setiap kebijakan. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin profesional, tertib, dan berkualitas.(Rel)