Wagub Sumut saksikan penandatanganan SKB RBI upaya perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Medan (Satu Nusantara News) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
SKB tersebut menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional.
Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Wagub Surya bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyaksikan penandatanganan tersebut melalui siaran langsung dari Ruang Kerja Wagub, Kantor Gubernur Sumut, Senin (14/9).
“Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” kata Mendagri Tito Karnavian, saat memimpin rapat.
Oleh karena itu, ucapnya, seluruh daerah diharapkan memasukkan program RBI ke dalam program kerja untuk tahun 2027.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, menyampaikan bahwa RBI berfungsi sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ia menjelaskan, kondisi terkini pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun yang sama mencapai 91,85. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 84,66 persen.
“Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja,” katanya.
Salah satu implementasi RBI dilakukan melalui penerapan Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut merupakan bagian dari RBI untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menyebutkan terdapat 75.226 desa di Indonesia. Ia mengatakan, sudah banyak desa yang mengimplementasikan RBI berdasarkan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing desa dalam memberdayakan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak.
“Di Kementerian Desa dalam menterjemahkan asta cita keenam presiden, kami sudah melakukan prgram Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di sejumlah 1.110 desa. Pelakunya adalah perempuan sesuai kompetensi masing-masing. Sehingga perempuan berdaya dan desa mempunyai kompetensi,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa. Beberapa desa yang telah melakukan aksi nyata RBI antara lain Desa Muer, Sumbawa, Desa Mallari, Bone, dan Desa Rossoan, Enrekang.
“Ada musyarawarah desa khusus perempuan. Mereka berdiskusi apa saja yang menjadi tantangan di desa itu. Jadi ruang mereka di dengar dalam menyusun RKP Desa. Ada juga pemberdayaan perempuan dengan dibentuknya sekolah perempuan. Kemudian ada pula relawan perlindungan anak berbasis masyarakat yang tujuannya menekan angka TPPO dengan memberikan literasi,” katanya.(Rel)