Medan (Satu Nusantara News) – Kantor Wilayah KemenHAM Sumut-Kepri menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Sumut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan perusahaan-perusahaan yang terdampak penegakan RANHAM.
Sebanyak dua dari delapan Astacita Presiden Prabowo Subianto, berkiblat kepada penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan bukti nyata dan pentingnya peran pejuang pemajuan HAM dalam pembangunan nasional.
“Saat ini, Sumatera Utara (Sumut) memperoleh nilai 86 dari 100, yang berarti penegakan RANHAM di provinsi kita dapat dikatakan baik. Namun, kita mengincar kemajuan yang menyeluruh dan paripurna, hal ini mememerlukan kerja sama internal maupun eksternal,” kata Kakanwil KemenHAM Sumut-Kepri, Flora Nainggolan, dalam pengarahanya di Kanwil KemenHAM Sumut, Kamis (10/04).
Flora menyebutkan, bahwa Sumut perlu untuk meningkatkan dan memeratakan fasilitas bagi kaum penyandang disabilitas, serta perlindungan dan dukungan bagi kaum perempuan.
“Perlu penyesuaian mengenai regulasi dalam pemerintahan dan perusahaan juga memerlukan perhatian pada keadaan-keadaan tertentu,” ucap Kakanwil KemenHAM Sumut-Kepri.
Dalam rakor tersebut, juga dihadiri Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan KemenHAM Sumut-Kepri, Sondang Berliana.Rakor juga memusatkan perhatian mengenai pelayanan publik.(Rel).
Ketua Komite: Gubernur Sumut bersikap rasional dan objektif menilai usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur
Medan (Satu Nusantara News) - Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, meyakini Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution...
